DPR Apresiasi Putusan MK Soal Anggaran Makan Bergizi Gratis

Komisi X DPR RI mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXIV/2026 yang menegaskan alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dalam APBN dan APBD tidak boleh dipotong untuk Program Makan Bergizi Gratis, Kamis (30/7), dilansir dari Detikcom.

"Komisi X DPR RI menghormati sekaligus mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan ini memberikan kepastian konstitusional bahwa alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dalam APBN danAPBD harus digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan secara langsung dan tidak boleh mengurangi pemenuhan hak warga negara atas pendidikan," ujar Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, Jumat (31/7/2026).

Hetifah menilai vonis hakim konstitusi tersebut memperkuat amanat UUD NRI 1945 agar pengelolaan anggaran tetap terfokus pada peningkatan mutu serta kualitas layanan pendidikan nasional secara berkelanjutan.

"Program Makan Bergizi Gratis merupakan investasi penting untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi anak Indonesia. Namun, pada saat yang sama, anggaran pendidikan harus tetap difokuskan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diamanatkan konstitusi," katanya.

Ia mengingatkan bahwa pemenuhan kebutuhan inti sektor pendidikan di tanah air masih sangat besar, terutama dalam hal peningkatan kualitas tenaga pengajar hingga penyediaan sarana pendukung.

"Anggaran pendidikan merupakan investasi jangka panjang bagi kemajuan bangsa. Karena itu, setiap rupiah yang dialokasikan harus benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pendidikan nasional serta pemenuhan hak konstitusional setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu," tegas Hetifah.

DPR berharap pemerintah segera melakukan penyesuaian skema pengelolaan APBN agar sejalan dengan batasan hukum yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.

"Komisi X DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan amanat konstitusi mengenai anggaran pendidikan dilaksanakan secara konsisten, akuntabel, dan benar-benar berpihak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia," pungkasnya.