DPR Sambut Pemisahan Anggaran Makan Bergizi Gratis dari APBN Education

Komisi IX DPR RI menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pemisahan anggaran program Makan Bergizi Gratis dari dana pendidikan dalam APBN mulai 2028, sebagaimana dilansir dari Detikcom pada Jumat (31/7/2026). Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai kebijakan tersebut menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk menata ulang fokus anggaran pendidikan, termasuk meningkatkan kesejahteraan guru. "Dengan pemisahan anggaran MBG dan pendidikan, kita mendorong negara dapat meningkatkan gaji dan kesejahteraan guru yang sampai saat ini masih menjadi persoalan," ujar Yahya Zaini, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI.

Yahya menekankan pentingnya kemandirian anggaran di setiap sektor untuk menjaga akuntabilitas secara tepat dan membangun arsitektur investasi Sumber Daya Manusia yang terintegrasi.

"Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pemisahan anggaran program MBG dari anggaran pendidikan merupakan momentum penting untuk memperkuat arah pembangunan sumber struktur penganggaran negara," tutur Yahya Zaini, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI. Ia menambahkan bahwa penataan ini memberikan peluang bagi pemerintah dalam mencapai satu tujuan pembangunan nasional.

"Sekaligus memberikan kesempatan bagi Pemerintah untuk menata ulang cara negara dalam satu tujuan pembangunan yang sama," lanjut Yahya Zaini, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI. Politisi Partai Golkar tersebut menjelaskan bahwa pembangunan SDM mencakup rangkaian saling terhubung yang melibatkan sektor kesehatan, gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, dan perlindungan sosial.

"Seluruh investasi tersebut merupakan satu rangkaian yang saling menentukan sepanjang siklus kehidupan dalam membangun SDM unggul," tegas Yahya Zaini, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI. Menurutnya, setiap kebijakan pembangunan manusia memerlukan pembiayaan independen agar indikator kinerja dan akuntabilitasnya terukur dengan jelas. "Namun, kemandirian pembiayaan tidak boleh diartikan sebagai pemisahan arah kebijakan. Justru sebaliknya, seluruh investasi tersebut harus dirancang dalam satu kerangka pembangunan manusia yang saling terhubung," paparnya Yahya Zaini, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI.

Kejelasan pembiayaan ini diyakini mampu menjadikan setiap program sebagai mata rantai yang memperkuat daya saing bangsa.

"Kesehatan, gizi, pendidikan, dan pengembangan kompetensi bukanlah program-program yang berjalan sendiri-sendiri, melainkan satu rantai investasi yang menentukan daya saing bangsa melalui SDM-SDM unggulnya," tegas Yahya Zaini, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI. Di samping itu, Yahya mendorong Badan Gizi Nasional untuk terus memperkuat tata kelola pelaksanaan MBG agar terhindar dari penyimpangan. "Kita berharap langkah-langkah yang baik itu dilakukan secara terus menerus dan menjadi komitmen dari BGN untuk memperbaiki kinerja demi peningkatan pelayanan MBG," harap Yahya Zaini, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI.