Gagasan PKI Mempersenjatai Buruh Tani Disebut Angkatan Kelima Ini Sejarahnya

Gagasan PKI untuk mempersenjatai buruh dan tani disebut dengan istilah Angkatan Kelima. Konsep kontroversial ini lahir di tengah memanasnya konstelasi politik domestik dan internasional pada masa Demokrasi Terpimpin.

Bagi Anda yang sedang mempelajari sejarah politik Indonesia atau mempersiapkan materi ujian, memahami latar belakang Angkatan Kelima sangatlah penting. Gagasan ini bukan sekadar usulan biasa, melainkan sebuah manuver yang mengubah peta kekuatan militer dan politik secara drastis sebelum peristiwa perebutan kekuasaan pecah.

Mari kita bedah secara mendalam sejarah, aktor di balik layar, hingga kronologi munculnya gagasan yang sempat mengguncang stabilitas nasional ini.

Gagasan PKI untuk mempersenjatai buruh dan tani disebut Angkatan Kelima karena posisinya yang direncanakan berada di luar empat angkatan bersenjata yang sudah ada saat itu. Melalui pemahaman yang mendalam, kita bisa melihat bahwa usulan ini muncul akibat eskalasi politik luar negeri dan dalam negeri yang kian meruncing.

Pada masa Demokrasi Terpimpin, konfrontasi Indonesia dengan Malaysia sedang berada di puncaknya. Kondisi geopolitik yang bergejolak ini memicu ketegangan di berbagai lini kehidupan bernegara, sehingga memunculkan berbagai ide radikal pertahanan.

Penggabungan ABRI dan Posisi Politik Militer

Untuk memahami dinamika ini, kita perlu melihat struktur pertahanan negara kala itu. Pada tahun 1962, Tentara Nasional Indonesia (TNI) digabungkan dengan Kepolisian Negara (Polri) menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

Penyatuan ini dilakukan untuk memperkuat komando di bawah Presiden Soekarno. Pembagian kekuatan bersenjata saat itu sudah mapan yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian.

Kekuatan Politik PKI Pasca Pemilu

Di sisi lain, Partai Komunis Indonesia atau PKI memiliki posisi politik yang sangat kuat di tingkat sipil. Keberhasilan mereka berakar dari pelaksanaan pemilihan umum pertama di Indonesia untuk memilih anggota DPR/parlemen pada 29 September 1955.

Dalam Pemilu 1955 tersebut, perolehan suara PKI mencapai 16 persen, sebuah angka yang menempatkannya di posisi keempat terbesar di Indonesia. Modal politik yang masif inilah yang membuat PKI memiliki rasa percaya diri tinggi untuk mengusulkan perombakan struktur pertahanan negara.

Gagasan PKI untuk mempersenjatai buruh dan tani disebut Angkatan Kelima, sebuah usulan radikal yang memanfaatkan besarnya basis massa sipil demi kepentingan politik pertahanan.

Kronologi Pengajuan Gagasan oleh D.N. Aidit

Proses pengajuan ide Angkatan Kelima berjalan sangat cepat dalam hitungan bulan di tahun yang sama sebelum meletusnya tragedi nasional. Dari pengalaman sejarah yang kita pelajari, usulan ini sengaja dilemparkan ke publik saat konsentrasi negara terpecah oleh isu konfrontasi.

Gagasan pembentukan Angkatan Kelima oleh PKI diajukan akibat kondisi politik yang bergejolak pada Januari 1965. Momentum tersebut dinilai tepat oleh pimpinan partai untuk memperkuat posisi tawar mereka di hadapan militer.

Pertemuan 14 Januari 1965

Secara spesifik, langkah formal pertama diambil pada tanggal 14 Januari 1965. Pada hari itu, Ketua PKI D.N. Aidit mengusulkan gagasan pembentukan Angkatan Kelima sebelum menghadap Presiden Soekarno.

Dalam argumennya, D.N. Aidit menegaskan bahwa kekuatan buruh dan tani harus segera dimobilisasi demi mendukung perjuangan Dwikora melawan Malaysia. Angkatan ini diproyeksikan berdiri mandiri, lepas dari komando pimpinan angkatan bersenjata konvensional.

Jumlah Massa yang Diusulkan

Skala dari usulan ini tidak bisa dibilang kecil, bahkan cenderung sangat masif untuk ukuran organisasi paramiliter. Terdapat sekira 15 juta buruh dan tani yang diusulkan oleh D.N. Aidit untuk dipersenjatai sebagai Angkatan Kelima.

Angka yang luar biasa besar ini langsung memicu alarm bahaya bagi pimpinan Angkatan Darat. Pihak militer melihat bahwa mempersenjatai belasan juta orang sipil tanpa doktrin militer resmi dapat memicu perang saudara.

Keterlibatan Blok Timur dan Tawaran Senjata Tiongkok

Gagasan Angkatan Kelima ternyata tidak hanya menjadi konsumsi domestik semata, melainkan mendapat perhatian penuh dari kekuatan komunis internasional. Kondisi ini diperkuat oleh atmosfer Perang Dingin yang sedang menyelimuti kawasan Asia Tenggara.

Berdasarkan catatan sejarah, dukungan nyata datang langsung dari Perdana Menteri China kala itu, Zhou En Lai, yang melihat peluang besar untuk memperluas pengaruh ideologi di Indonesia.

Kunjungan April 1965 dan Tawaran Senjata

Dukungan internasional ini mengkristal pada April 1965, bertepatan dengan perayaan Dasawarsa Konferensi Asia Afrika. Waktu kedatangan Perdana Menteri China, Zhou En Lai, ke Indonesia dimanfaatkan untuk mendesak pembentukan Angkatan Kelima secara nyata.

Tidak tanggung-tanggung, terdapat 100.000 senjata ringan yang ditawarkan oleh Perdana Menteri China, Zhou En Lai, kepada Indonesia. Bantuan senjata jenis chung ini direncanakan akan dikirimkan secara gratis untuk membekali para buruh dan tani yang terpilih.

Rencana Alih Teknologi Nuklir

Ambisi kerja sama ini melangkah jauh lebih ekstrem daripada sekadar pengiriman senjata ringan. Latar belakangnya adalah pada 16 Oktober 1964, Tiongkok berhasil meledakkan bom nuklir pertamanya, sebuah pencapaian yang membuat konstelasi politik Asia gempar.

Melihat kedekatan Jakarta-Peking, terdapat tanggal 2 Oktober 1965 yang direncanakan Perdana Menteri Zhou Enlai untuk mengadakan pembicaraan teknis mengenai bantuan alih teknologi nuklir kepada Indonesia. Namun, rencana besar tersebut seketika hancur berantakan akibat meletusnya peristiwa di malam 30 September 1965.

Untuk memudahkan pemahaman kronologi pertahanan masa Demokrasi Terpimpin ini, Anda bisa mencermati rangkuman data historis berikut:

Dampak Pembatalan dan Literatur Sejarah Terkait

Penolakan keras dari pimpinan Angkatan Darat, khususnya Jenderal Ahmad Yani, membuat gagasan Angkatan Kelima ini tidak pernah terwujud secara resmi. Ketegangan yang dihasilkan dari gesekan isu ini menjadi salah satu sumbu utama meletusnya tragedi berdarah pada akhir September 1965.

Bagi para akademisi dan sejarawan modern, dinamika politik global yang melingkupi peristiwa ini terus dipelajari melalui berbagai literatur komprehensif yang diterbitkan oleh para peneliti luar dan dalam negeri.

Buku G30S dan Asia dalam Bayang-bayang Perang Dingin

Salah satu referensi akademis yang sangat mendalam dibahas dalam buku berjudul G30S dan Asia dalam Bayang-bayang Perang Dingin. Buku dengan ketebalan 300 halaman ini disunting oleh sejarawan Aiko Kurasawa dan Matsumura Toshio.

Isi dari buku tersebut didasarkan pada materi tahun 2015, yang merupakan tahun diadakannya seminar di LIPI. Seminar tersebut menjadi sumber kumpulan makalah yang menganalisis bagaimana posisi Indonesia, termasuk isu Angkatan Kelima, dipandang dari kacamata geopolitik Asia.

Buku G30S dan Dunia

Selain fokus pada kawasan Asia, dampak dari pergolakan politik tanah air ini juga bergema secara global. Hal ini terekam jelas dalam buku lain yang terbit pada tahun 2013 berjudul G30S dan Dunia.

Buku tersebut secara khusus mengulas peran serta reaksi negara-negara Eropa dan Australia terhadap peristiwa 1 Oktober 1965 beserta genosida yang mengikutinya. Berbagai dokumen membuka fakta bagaimana dunia internasional mengawasi dengan cermat setiap pergerakan politik di Indonesia, termasuk taktik PKI dalam meluncurkan isu Angkatan Kelima.

Melalui pelacakan sejarah yang presisi, dapat dipastikan bahwa jawaban dari gagasan PKI untuk mempersenjatai buruh dan tani disebut Angkatan Kelima. Usulan ini gagal terealisasi karena penolakan kuat dari pihak militer, yang menilai langkah mempersenjatai warga sipil secara masif sebagai ancaman nyata bagi kedaulatan dan keamanan internal NKRI.