Masa Jabatan 32 Tahun Kaburkan Kepentingan Rakyat Demi Stabilitas

Kebijakan pemerintahan orde baru menekankan pada kepentingan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi demi mempertahankan kekuasaan. Selama masa kepemimpinannya, rezim ini mengarahkan seluruh instrumen negara untuk memastikan tidak ada pergolakan yang dapat mengganggu jalannya pembangunan nasional.

Memahami arah kebijakan era ini sangat penting bagi kita yang ingin menganalisis bagaimana tata kelola negara dibentuk di bawah kendali tunggal. Banyak praktisi sejarah dan pengamat politik sering menemukan bahwa narasi kesejahteraan rakyat kerap dijadikan tameng untuk kepentingan yang lebih berpusat pada kekuasaan.

Berdasarkan data sejarah, masa jabatan Presiden Suharto memimpin pemerintahan Orde Baru di Indonesia berlangsung selama 32 tahun tanpa pergantian kepemimpinan. Durasi yang sangat panjang ini berhasil dicapai melalui penekanan kebijakan yang sangat ketat pada sektor-sektor strategis tertentu.

Dalam analisis kebijakan publik, kita harus membedakan antara retorika politik dan realitas pelaksanaan di lapangan. Pemerintahan Orde Baru secara konsisten mendengungkan Demokrasi Pancasila yang membingkai pelaksanaan lewat 5 Sila di dalam kehidupan bernegara.

Dari pengalaman saya menganalisis dokumen negara, penafsiran terhadap 5 Sila tersebut sering kali diseragamkan demi kepentingan penguasa. Semua kebijakan yang lahir dari sistem ini wajib tunduk pada stabilitas nasional yang digariskan oleh pusat, sehingga membatasi ruang gerak demokrasi yang sesungguhnya.

Menilik Stabilitas Politik Melalui Penyelarasan Wadah Aspirasi

Kesalahan umum yang saya lihat dalam memahami Orde Baru adalah menganggap penyederhanaan partai sebagai proses alamiah. Pemerintah secara sengaja melakukan fusi partai politik untuk mempermudah kontrol dan pengawasan terhadap suara-suara kritis masyarakat.

Langkah taktis ini diambil agar seluruh kebijakan eksekutif dapat berjalan mulus tanpa hambatan berarti di parlemen. Melalui penataan ini, kepentingan elit penguasa dapat diakomodasi dengan rapi atas nama persatuan nasional.

Pertumbuhan Ekonomi yang Bergantung pada Arus Modal

Selain politik, kebijakan ekonomi era tersebut sangat bertumpu pada pertumbuhan yang cepat melalui investasi dan utang luar negeri. Konsep pembangunan berdikari yang sempat digaungkan pada era sebelumnya ditinggalkan demi mengejar angka pertumbuhan makro yang tinggi.

Sistem ini berhasil membangun infrastruktur fisik secara masif di berbagai daerah, namun meninggalkan beban utang yang signifikan. Struktur ekonomi yang dibangun cenderung timpang dan menguntungkan segelintir pihak yang dekat dengan lingkaran kekuasaan.

Langkah Nyata Pemerintah dalam Menjalankan Kebijakan Sentralistis

Untuk mengamankan kebijakan pemerintahan orde baru menekankan pada kepentingan stabilitas tersebut, dijalankanlah serangkaian langkah yang terstruktur. Proses ini melibatkan seluruh elemen birokrasi dari tingkat pusat hingga ke pelosok desa.

Bagi Anda yang sedang mempelajari pola kebijakan publik historis, berikut adalah tahapan berurutan bagaimana kontrol tersebut ditanamkan secara mendalam kepada masyarakat:

1. Melakukan indoktrinasi ideologi secara massal melalui penataran wajib bagi pegawai negeri, pelajar, dan organisasi masyarakat.
2. Menerapkan sistem monoloyalitas bagi seluruh aparatur sipil negara untuk memastikan dukungan mutlak kepada kekuatan politik pemerintah.
3. Mengontrol ketat media massa melalui sistem perizinan yang ketat demi menyaring informasi yang beredar di ruang publik.
4. Membatasi aktivitas politik di tingkat akar rumput melalui konsep massa mengambang yang melarang partai politik mendirikan cabang di tingkat desa.

Transformasi dan Dampak Jangka Panjang Kebijakan Nasional

Pola kebijakan yang menekankan pada kepentingan stabilitas struktural ini pada akhirnya membentuk lanskap berbagai sektor di Indonesia, bahkan setelah rezim ini runtuh. Kita bisa melihat dampaknya pada ketergantungan sektor domestik terhadap pasokan dari luar.

Sebagai contoh nyata di sektor kesehatan dan energi, Indonesia masih menghadapi tantangan struktural yang besar akibat fondasi masa lalu. Menurut fakta yang ada, saat ini persentase ketergantungan impor Indonesia untuk bahan baku farmasi atau obat-obatan mencapai 90%. Angka yang sangat tinggi ini menunjukkan bahwa kemandirian industri strategis belum terbangun kuat sejak era terdahulu.

Tidak hanya pada sektor farmasi, kerentanan yang sama juga terjadi pada pemenuhan kebutuhan energi masyarakat. Tercatat bahwa saat ini terdapat 80% persentase ketergantungan impor Indonesia untuk memenuhi kebutuhan LPG nasional.

Kondisi ketergantungan ini menjadi bukti bahwa kebijakan masa lalu yang mengutamakan pertumbuhan instan sering kali mengabaikan ketahanan jangka panjang. Hubungan antara kebijakan masa lalu dan kondisi sektor strategis saat ini dapat diringkas melalui data berikut:

Baha’Uddin, S.S., M.Hum selaku pakar akademisi dalam Webinar Seri Tematik Sejarah Kebijakan Kesehatan yang dilaksanakan pada rentang September hingga Desember sempat membahas bagaimana transformasi kebijakan ini berjalan. Khususnya pada Kamis (18/12/2025) dalam webinar bertema Informatika Kesehatan, dibahas mengenai rentang waktu perkembangan transformasi kebijakan kesehatan di Indonesia dari tahun 1999-2023, yang mencakup Era Reformasi hingga Pasca COVID-19.

Kebijakan masa lalu yang sangat sentralistis memerlukan adaptasi dan reformasi yang panjang agar bisa lebih inklusif dan menjawab kebutuhan riil masyarakat di era modern.

Langkah-langkah perbaikan kebijakan terus dilakukan oleh pemerintah generasi berikutnya untuk mengikis warisan sentralisasi tersebut. Fokus pembangunan kini mulai digeser dari yang awalnya hanya menekankan pertumbuhan ekonomi makro dan stabilitas politik semata, menjadi pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.