UGM Minta Kemdiktisaintek Tinjau Ulang Kampus Luar Negeri

Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Dr Wening Udasmoro meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) meninjau ulang keberadaan perguruan tinggi luar negeri di Indonesia dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi X DPR RI pada Rabu (24/6/2026).

Evaluasi tersebut dinilai perlu dilakukan untuk melihat kemanfaatan nyata dari kehadiran kampus-kampus asing tersebut, seperti dilansir dari Detikcom melalui siaran ulang TVR Parlemen. Wening menyebutkan bahwa jumlah perguruan tinggi dari luar negeri kini semakin banyak bermunculan di tanah air.

"Kita perlu saya kira meninjau ulang masuknya perguruan tinggi dari luar negeri ke Indonesia. Ini semakin banyak. Jadi perlu kita lihat bermanfaat (atau) tidak perguruan tinggi luar negeri masuk ke Indonesia," jelas Prof Dr Wening Udasmoro, Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM.

Penambahan jumlah institusi pendidikan asing ini dinilai sudah merambah ke berbagai kota besar di Indonesia. Wening juga menambahkan kekhawatiran mengenai motivasi utama dari kehadiran lembaga-lembaga pendidikan luar negeri tersebut.

"Semakin banyak sekali. Bahkan di banyak kota itu mereka mendirikan ya, di Bandung sudah ada Jakarta, Surabaya, dan sebagainya. Mungkin ini saya kira perlu diberi masukan agar tidak semua masuk. Pada kenyataannya juga mereka ke sini hanya nyari uang," cetus Prof Dr Wening Udasmoro, Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM.

Penguatan perguruan tinggi dalam negeri dianggap lebih utama karena institusi lokal sebenarnya sudah memiliki daya saing yang tinggi jika potensinya dimaksimalkan. Saat ini, pendirian kampus asing diatur melalui Permendikbudristek Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Lembaga Negara Lain.

Berdasarkan regulasi tersebut, kampus yang diizinkan beroperasi di wilayah NKRI wajib memenuhi kriteria ketat, seperti masuk dalam peringkat 200 terbaik dunia atau memiliki program studi yang setara dalam peringkat global. Operasional institusi ini harus mengantongi izin menteri dan dapat mempekerjakan dosen serta tenaga kependidikan baik warga negara Indonesia maupun asing.