Kemenhut Ungkap Modus Pembakaran Hutan Demi Perkebunan Sawit

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengungkap aksi pembakaran hutan dan lahan secara sengaja di beberapa daerah untuk pembukaan kebun kelapa sawit per 24 Agustus 2026. Praktik ini ditemukan di Riau, Kalimantan Barat, hingga Sumatera Utara, seperti dilansir dari Detikcom.

Pengusutannya berfokus pada kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Baling, Kabupaten Kampar, Riau. Tiga orang tersangka yang menjabat sebagai pengelola lahan, perantara jual beli, serta kepala kampung telah ditangkap atas dugaan alih fungsi hutan dan jual beli lahan.

"Di Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Baling, Kabupaten Kampar, Riau, penyidik menetapkan tiga tersangka dalam perkara pembukaan kawasan hutan dengan cara membakar untuk kemudian ditanami kelapa sawit. Penyidikan juga menemukan dugaan jual beli lahan di dalam kawasan hutan. Ketiga tersangka memiliki peran berbeda, yakni sebagai pengelola lahan, perantara jual beli lahan kawasan hutan, dan kepala kampung," tulis laporan Kemenhut, dikutip dari laman resminya Rabu (26/8/2026).

Penetapan tersangka korporasi turut dilakukan pada kasus kebakaran lahan di Mempawah dan Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, serta wilayah Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Ekspansi perkebunan monokultur ini memicu sorotan internasional atas dampak kerusakan lingkungan.

WWF Australia menilai aktivitas pembersihan lahan sawit ini telah memusnahkan area luas hutan hujan tropis. Satwa langka seperti gajah, orang utan, dan harimau kini kehilangan habitat alami mereka bersama masyarakat adat yang terus terdesak.

"Penebangan dan pembakaran pohon juga memperburuk perubahan iklim," tulis WWF Australia.

Dosen Ekologi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Dr Santhyami, S Si, M Si, menegaskan fungsi alami hutan tidak bisa digantikan oleh tanaman sawit. Perbedaan fisik membuat kebun sawit tidak mampu meresap air layaknya vegetasi kayu alami.

"Dia (kelapa sawit) tidak bisa menyimpan air atau mengikat air lebih baik dibandingkan dengan jenis-jenis pohon kayu. Seperti meranti, pohon pulai, atau pohon-pohon lainnya," katanya dikutip dari laman UMS.

Santhyami menambahkan, skema penanaman monokultur sawit memangkas keanekaragaman hayati, berbeda dengan struktur vegetasi hutan hujan yang berlapis-lapis.

"Ada burung yang hanya tinggal di lapisan pohon paling tinggi, ada yang di tengah, itu juga dengan mamalia dan jenis fauna lainnya," imbuhnya.

Efektivitas penyerapan karbon perkebunan sawit juga dikritik pakar agroteknologi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr Ir Lis Noer Aini, SP, M Si. Karbon yang tak terserap optimal oleh kelapa sawit berisiko lepas kembali ke udara.

"Ketika karbon lepas ke udara, gas rumah kaca akan meningkat. Pemanasan global itu pada dasarnya bermula dari deforestasi yang kita lakukan sendiri," paparnya, dikutip dari laman UMY.

Penyatuan konsep kebun sawit sebagai sistem produksi dan hutan sebagai sistem kehidupan dinilai mempercepat hilangnya daya dukung lingkungan.

"Hutan adalah sistem kehidupan, sementara sawit merupakan sistem produksi. Jika kita hanya mengejar sistem produksi tanpa menjaga sistem kehidupan, maka kerusakan lingkungan tidak terhindarkan. Padahal keduanya bisa berjalan seimbang jika aturan tata ruang dan lingkungan benar-benar ditaati," tuturnya.

Secara terpisah, Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University, Prof Bambang Hero Saharjo, mengingatkan bahaya menyamakan sawit dengan pohon hutan alami karena berpotensi merusak definisi deforestasi.

"Akibatnya, terjadi pembenaran perubahan fungsi kawasan hutan, distorsi penilaian lingkungan dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta risiko deforestasi terselubung," jelas Prof Bambang, dikutip dari laman IPB.

Ia menekankan bahwa wacana penyetaraan kebun sawit dengan hutan justru mengancam kelestarian lingkungan demi kepentingan jangka pendek.

"Penyamaan kebun sawit dengan hutan bertentangan dengan kejujuran ilmiah, mengabaikan prinsip kehati-hatian, serta merugikan kepentingan ekologis dan generasi mendatang demi keuntungan ekonomi jangka pendek," pungkasnya.