Pakar UMM Desak Pemerintah Perkuat Pencegahan Kebakaran Hutan

Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus membayangi sejumlah kawasan hutan di Indonesia sepanjang musim kemarau, seperti dilaporkan Detikcom.

Kondisi siaga dan waspada kini ditetapkan di Kalimantan setelah Kemenhut mendeteksi 750 hotspot berkepercayaan tinggi pada periode 17-19 Agustus 2026. Sebaran titik panas tersebut meliputi 367 titik di Kalimantan Barat, 343 titik di Kalimantan Tengah, serta 40 titik di Kalimantan Selatan.

Sebelum lonjakan titik panas di Kalimantan, karhutla juga melalap kawasan Bromo seluas 1.120 hektare sebelum akhirnya berhasil dipadamkan.

Maraknya kejadian tersebut mendorong pakar kehutanan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Dr. Tatag Muttaqin, S.Hut., M.Sc., IPM., mendesak pemerintah untuk segera memperkuat langkah pencegahan.

Tatag menilai bencana karhutla di Indonesia memiliki pola berulang setiap tahunnya yang tidak hanya dipicu faktor alam, melainkan juga akibat aktivitas manusia.

"Kalau sudah berbicara pola yang berulang dan kejadian kebakaran terjadi setiap tahun, sebenarnya ada kesempatan besar bagi kita untuk melakukan pencegahan secara terukur," kata Tatag.

Menurut Tatag, penanganan karhutla oleh pemerintah perlu menitikberatkan pada tiga aspek utama, yaitu penguatan sumber daya manusia (SDM), pemanfaatan teknologi, dan pelibatan aktif masyarakat.

Ia menyoroti pentingnya peningkatkan kapasitas SDM di lapangan agar petugas tidak hanya ahli memadamkan api, tetapi juga optimal dalam melakukan pengawasan serta edukasi pencegahan kepada warga sekitar hutan.

"Kalau pemerintah fokus pada aspek pencegahan, pelibatan SDM-nya harus diperbanyak. Harus banyak personel yang turun dan peduli di lapangan," kata Tatag.

Selain keberadaan personel lapangan, dukungan teknologi berupa sistem peringatan dini sangat krusial untuk mempercepat deteksi potensi titik api.

"Dengan SDM yang terbatas, pemerintah harus didukung teknologi. Meskipun pada akhirnya tetap membutuhkan tenaga manusia di lapangan, setidaknya teknologi dapat mempermudah pemetaan dan pemantauan," kata Tatag.

Tatag menambahkan, pemetaan wilayah rawan menggunakan data historis harus dimanfaatkan pemerintah untuk memperkuat kesiapsiagaan sejak dini. Langkah mitigasi ini penting dilakukan secara terencana jauh sebelum bencana kebakaran terjadi, bukan sekadar respons reaktif saat api sudah membesar.