Prabowo Targetkan Pembangunan 5,000 Jembatan Desa Selesai pada 2026

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan lebih dari 5.000 jembatan desa selesai pada akhir 2026 demi menjamin keselamatan anak sekolah, sebagaimana dilansir dari Detikcom dari pidato kenegaraan Sidang Tahunan MPR, Jumat (14/8/2025).

Pemerintah mencatat konektivitas antarwilayah desa terus ditingkatkan agar tidak ada lagi siswa yang harus melintasi sungai tanpa infrastruktur aman. Hingga pertengahan tahun, ribuan jembatan telah rampung dikerjakan oleh aparat keamanan.

"Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertaruh nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah, karena tidak ada jembatan. Berangkat ke sekolah harus berjalan berjam-jam. Berangkat basah, di kelas basah, pulang basah. Tidak boleh terjadi," ucap Prabowo.

Pemerintah melaporkan capaian fisik yang telah diselesaikan oleh instansi terkait dalam program konektivitas desa ini.

"Tahun ini kita telah menyelesaikan 2.500 jembatan desa yang dibangun oleh TNI dan 872 jembatan desa yang dibangun oleh Kepolisian RI. Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa," lanjut Prabowo.

Guna memastikan pemerataan pembangunan, daerah yang mengalami kendala anggaran atau eksekusi akan diambil alih langsung oleh instansi pusat.

"Kita berharap para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, semuanya mengecek desa-desanya: di mana lagi dibutuhkan jembatan desa. Laporkan. Kalau gubernur, bupati, kepala desa, tidak bisa bisa mengatasi.

Pemerintah pusat akan turun dan mengatasi. Kita tidak bisa membiarkan rakyat kita terlantar," imbuhnya.

Selain jembatan desa, pemenuhan gizi anak-anak menjadi fokus prioritas pembangunan manusia yang disampaikan dalam pidato tersebut.

"Kita memulai dari hal paling dasar yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar," ucapnya.

Kondisi riil di lapangan menunjukkan masih banyak anak sekolah yang mengawali hari tanpa asupan makanan cukup.

"Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat, merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi," tambahnya.

Intervensi gizi mendesak dilakukan mengingat angka stunting di beberapa daerah mencapai 25 persen, yang berdampak langsung pada kualitas daya saing fisik dan kognitif anak saat dewasa.

"1 dari 4 anak di Indonesia ada yang mengalami stunting. Sel otak tidak berkembang dengan baik, sel otot tidak berkembang dengan baik, sel tulang tidak berkembang dengan baik. Untuk jadi buruh pelabuhan saja, ia mungkin tidak akan sanggup. Untuk jadi buruh petani saja mungkin juga dia tidak akan sanggup," tuturnya.

Pemerintah berkomitmen melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memangkas tingkat tengkes nasional.

"Kita tidak boleh menerima 1 dari 4 anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu saya bertekad teruskan program MBG tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi," imbuhnya.